Saksarapost.com, Konawe Utara, 30 April 2026 — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei, suara kegelisahan datang dari wilayah lingkar tambang di Wilalang—meliputi Wiwirano, Landawe, dan Langgikima. Di tengah masifnya aktivitas pertambangan yang terus menggerakkan roda ekonomi, realitas yang dihadapi pemuda lokal justru berbanding terbalik: sulitnya mengakses pekerjaan di tanah sendiri.
Alih-alih menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah, banyak pemuda lokal justru merasa terpinggirkan. Mereka bukan tidak mampu, bukan pula tidak siap. Mereka adalah generasi yang telah menempuh pendidikan tinggi, berproses dalam organisasi, dan memiliki kemauan kuat untuk bekerja dan berkontribusi.
Sorotan ini disampaikan oleh Hendra Setiawan, S.Sos, yang juga merupakan mantan Presiden Mahasiswa IAIN Kota Kendari. Ia menilai bahwa persoalan ketenagakerjaan di wilayah tambang kini bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan persoalan keadilan sosial.
“Kami ini bukan generasi yang kosong. Kami punya kompetensi, kami punya kapasitas. Kami menempuh pendidikan bertahun-tahun, berjuang menyelesaikan kuliah hingga mendapatkan ijazah sarjana. Itu bukan proses yang mudah—itu penuh pengorbanan, waktu, dan harapan,” tegas Hendra.
Namun, lanjutnya, harapan itu kerap berujung kekecewaan ketika para pemuda kembali ke daerahnya sendiri. Di tanah yang kaya sumber daya alam, mereka justru menghadapi kenyataan pahit: akses kerja yang sempit, bahkan nyaris tertutup.
“Yang paling menyakitkan adalah ketika kami pulang ke daerah dengan harapan bisa bekerja dan membangun kampung sendiri, tetapi justru merasa asing di tanah sendiri. Kami punya ijazah, punya pengalaman organisasi, punya kemauan kerja, tetapi tetap sulit mendapatkan ruang. Bahkan untuk bekerja di wilayah kami sendiri pun terasa begitu jauh,” ungkapnya.
Sebagai tokoh pemuda di Konawe Utara, Hendra Setiawan, S.Sos yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Caretaker KNPI Konawe Utara menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia menyebut, pemuda daerah harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekadar pelengkap di tengah arus investasi besar yang masuk.
Menurutnya, kondisi ini juga mencerminkan adanya ketimpangan serius dalam praktik rekrutmen tenaga kerja di sektor pertambangan. Perusahaan dinilai belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.
“Ini bukan soal kami meminta belas kasihan. Ini soal hak. Negara sudah mengatur bahwa tenaga kerja lokal harus diutamakan. Tapi implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Kami tidak ingin hanya ditempatkan sebagai buruh kasar, sementara posisi teknis dan strategis diisi oleh tenaga dari luar,” lanjutnya.
Momentum Hari Buruh, kata Hendra, harus menjadi refleksi bersama bahwa keadilan bagi pekerja tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Di wilayah seperti Konawe Utara, perjuangan itu masih nyata dan terus berlangsung.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, khususnya dalam hal komitmen penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan kapasitas SDM masyarakat sekitar.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh pemuda di Wilalang untuk tidak tinggal diam. Persoalan ini, menurutnya, bukan hanya tentang lapangan kerja hari ini, tetapi tentang masa depan generasi daerah.
“Jika hari ini kami diam, maka ketidakadilan ini akan terus berulang. Kami tidak ingin menjadi generasi yang hanya menyaksikan kekayaan daerah kami diambil tanpa memberi ruang bagi kami untuk tumbuh. Di momentum Hari Buruh ini, kami tegaskan: kedaulatan SDM lokal adalah harga mati. Kami akan terus bersuara sampai ada keadilan yang nyata,” tutupnya.
